Bantuanini kata Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Sinjai, M Syakir merupakan salah salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakatnya. "Jadi nanti mereka akan di jatah dua ekor perorang atau satu pasang yang diharapkan dapat dipelihara dengan baik", Jelasnya. Jaditinggal siapkan KTP dan bawa persyaratan lain untuk mencairkan bantuan dari pemerintah tersebut. Masuk di bulan Juli 2021 ini, bantuan dari pemerintah siap untuk kembali dicairkan. Peringati Hari Raya Idul Adha 1443 PT PJB Muara Karang Adakan Kurban 10 Ekor Sapi dan 24 Ekor Kambing 10 Juli 2022; Tujuandari Program Bantuan Langsung Tunai bagi Rumah Tangga Sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah: 1.Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya; 2.Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. 3.Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama (Departemen Penjualankambing bantuan itu lantaran masyarakat kecewa dengan kualitas kambing yang dinilai tidak sesuai dengan program yang disosialisasikan Per1 Juli, Pemerintah Resmi Lakukan Penyesuaian Tarif Untuk Listrik 3.500 VA Ke Atas; Sosial Media Disebut Picu Kekerasan Seksual pada Anak; Dinsos Tuban Tangani 17 Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak; Menapak Sejarah Kebesaran Bangsa di Mojokerto; Dua Kali Bupati Tuban Mangkir Dari Demonstran, Ketua PMII Tuban: Akan Terus Kami Tindak Lanjuti 3FE56uv. DESKJABAR – Usaha peternakan domba dan kambing termasuk salah satu bisnis yang memiliki pemasaran lancar dan menguntungkan di Indonesia dan ekspor. Salah satu komponen utama usaha peternakan adalah ketersediaan bibit domba dan kambing, dimana pemerintah pun memberikan bantuan. Ada cara memperoleh bantuan bibit domba dan kambing untuk usaha peternakan, dimana ada syarat pengajuan ditetapkan oleh pemerintah. Usaha peternakan domba dan kambing umum berada di Pulau Jawa, mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, sampai Jawa Timur. Di Jawa Barat, usaha peternakan domba dan kambing termasuk usaha mengakar pada masyakat perdesaan. Apalagi, ketersediaan pakan relatif mudah karena berupa hijauan pakan. Yang sedang dipacu adalah penyediaan bibit domba dan kambing dalam jumlah mencukupi. Baca Juga Ramadhan 2023 di Pangandaran, Tasikmalaya, Garut, Cianjur, dan Sukabumi Saat Musim Pancaroba Syarat pengajuan memperoleh bibit domba dan kambing Kepala Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati Garut, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Asep Ali Fuad, di Bandung, Senin, 20 Februari 2023 memberikan gambaran umum syarat umum ditetapkan oleh pemerintah untuk mengajukan perolehan bibit ternak domba dan kambing, termasuk di Jawa Barat. Disebutkan, syarat pengajuan memperoleh bibit domba dan kambing, adalah Berkelompok untuk mengajukan proposal Kelompok harus sudah berdiri minimal 3 tahun Direkomendasikan oleh dinas terkait di daerah dengan kelompok diketahui Terdaftar pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian Simluhtan Terdaftar di Kemenkumham Baca Juga Usulan Kota Banjar Soal Exit Tol Getaci di Situbatu, Ada Apa di Wilayah itu ? - Satuan Tugas Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku PMK mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberikan bantuan maksimum Rp10 juta bagi peternak yang hewan ternaknya terpaksa dipotong akibat wabah PMK. Hal ini disampaikan Koordinator Tim Pakar Satgas PMK Wiku Adisasmito dalam konferensi pers daring bertajuk “Perkembangan Penanganan PMK Per 26 Juli 2022”, yang disiarkan langsung via kanal YouTube BNPB Indonesia pada Selasa 26/7/2022.“Pemerintah berkomitmen untuk memberikan bantuan agar dapat meringankan beban para peternak yang terdampak,” ucap Wiku. Merujuk kepada Surat Keputusan SK Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Dirjen PKH Kementerian Pertanian Kementan Nomor 08048/Kpts/ tutur dia, peternak yang hewannya dipotong bersyarat akan mendapatkan bantuan dengan besaran masing-masing untuk sapi atau kerbau sebesar Rp10 juta, kambing dan domba Rp1,5 juta, dan babi Rp2 juta.“Dengan besaran bantuan yang diberikan ini, menjadi upaya konkrit dari pemerintah untuk mendukung para peternak di tengah-tengah situasi sulit yang mereka hadapi agar ekonomi mereka dapat kembali pulih,” kata menyebut bahwa pemotongan bersyarat menjadi salah satu upaya terbaik dalam mencegah penyebaran virus PMK ke wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Berdasarkan data, di Provinsi Bali dan Provinsi Kalimantan Tengah Kalteng, keduanya memiliki persentase ternak dipotong bersyarat yang cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah hewan yang sakit yaitu 99,46 persen terhadap 551 kasus dan 46,98 persen terhadap 645 kasus.“Daerah-daerah yang sejak awal telah menggencarkan pemotongan bersyarat bagi ternak-ternak yang terinfeksi, dapat menekan kasus PMK lebih baik dibandingkan daerah-daerah yang tidak menggencarkan pemotongan bersyarat di awal merebaknya kasus,” ujar karena itu, dia mengimbau agar hal ini dapat dicontoh oleh daerah-daerah lain dalam konteks pengendalian wabah PMK di Tanah juga Upaya Indonesia Memerangi Penggelapan Pajak Lewat Deklarasi Bali Dilema Ganjar Pranowo di Antara Aturan PDIP & Keinginan Relawan Menilik Peluang Target Cak Imin PKB Peroleh 100 Kursi DPR di 2024 - Ekonomi Reporter Farid NurhakimPenulis Farid NurhakimEditor Restu Diantina Putri Pengecekan bantuan ternak kambing oleh petugas Dinsos P3A Blora, Dinsos Jateng, dan Kemensos RI di Desa Bangkleyan Kecamatan Jati, Kabupaten Blora Jati- Meski tak banyak terekspos, upaya penanganan kemiskinan di Kabupaten Blora terus dilakukan pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Salah satunya, dengan bantuan ternak kambing untuk kelompok usaha bersama KUBE di berbagai desa. Pengecekan bantuan ternak kambing oleh petugas Dinsos P3A Blora, Dinsos Jateng, dan Kemensos RI di Desa Bangkleyan Kecamatan Jati, Kabupaten Blora Seperti yang ada di Desa Bangkleyan Kecamatan Jati Kabupaten Blora. Di desa ini, terdapat 5 KUBE yang mendapatkan bantuan kambing dari pemerintah. Diantaranya, KUBE Usaha Jaya, Berkah Jaya, Sumber Makmur , Sumber Rejeki, dan Berkah Makmur. Untuk memastikan bantuan ternak kambing tersebut dikelola dengan baik, petugas dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Blora, Dinsos Provinsi Jateng, dan Kementerian Sosial Kemensos RI melakukan pengecekan secara rutin. “Biasanya, bantuan tersebut dicek setahun sekali. Tapi, kami minta agar dicek 6 bulan sekali agar tau kondisi lapangan, dan kondisi ternak-ternak bantuan tersebut,” harap Kepala Desa Kades Bangkleyan, Mulyono kepada petugas Dinsos, Kamis 19/12. Sebagai informasi, bantuan ternak kambing yang dicek hari ini adalah bantuan ternak yang merupakan program Penanganan Fakir Miskin Pedesaan Tahun Anggaran 2018. Dalam pengecekan hari ini, petugas mengecek peningkatan ternak tersebut. “Kita perlu pengawalan dari Pemerintah. Jangan sampai putus komunikasi. Semoga ini, secara berkelanjutan dapat mengentaskan kemiskinan yang ada di Bangkleyan,” pungkas Kades. jml Padang - Proyek pengadaan sapi dan kambing di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat disorot. Sejumlah hewan ternak yang dibagikan untuk Kelompok Tani Poktan mati beberapa saat setelah dikirim."Kelompok kami menerima bantuan 40 ekor kambing. Dari 40 ekor itu, saat ini posisinya sudah 12 ekor yang mati," kata Alzefri, Wakil Ketua Kelompok Tani Keltan Saiyo, Aia Pacah, Kecamatan Koto Tangah Padang, kepada detikcom, Selasa 4/1/2022.Poktan Saiyo merupakan salah satu yang menerima bantuan dalam bentuk hewan ternak. Proses bantuan dilakukan dengan memanfaatkan dana Pokir Pokok Pikiran anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dititipkan melalui OPD Organisasi Pemerintah Daerah terkait. Menurut Alzefri, bantuan kambing itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hitungan minggu, ternak sudah berkurang karena sakit dan mati mendadak."Beberapa ekor mati akibat sakit, Sebagian lain terpaksa di sembelih karena sudah dalam keadaan sekarat. Sakit," kata bersyukur karena terpilih sebagai salah satu penerima, namun Alzefri mengaku pihaknya kecewa dan tidak puas. Bahan untuk kebutuhan kandang tidak dicukupkan oleh dinas terkait. "Untuk kebutuhan atap, semen dan kayu hanya sedikit. Kami harus mengeluarkan uang lagi," kelompok tani tersebut sampai ke telinga anggota dewan. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat meminta persoalan tersebut diusut tuntas dan evaluasi menyeluruh terhadap persoalan pengadaan ini, mulai dari perencanaan, pelelangan hingga pelaksanaan."Kami menerima banyak laporan terkait pengadaan ternak ini, yang bersumber dari dana Pokir anggota DPRD. Bukan hanya soal kambing kambing mati mendadak, atau ternak unggas berupa itik yang tidak optimal tapi juga soal sapi. Pengadaan sapi tidak terlaksana sesuai dengan seharusnya. Sapi yang datang kurus-kurus. Kurus kerempeng," kata Hidayat kepada wartawan."Fraksi Gerindra meminta kasus ini diusut tuntas dan rekanannya ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Umumkan kepada publik siapa rekanannya, dalam rangka standar dan transparansi publik," kata bicara Pemprov Sumbar Jasman menjelaskan, pengadaan ternak, khususnya sapi, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sesuai spesifikasinya dan dilaksanakan melalui lelang terbuka, yang tidak ada campur tangan dinas Peternakan dan Keswan, apalagi campur tangan Gubernur atau Wakil Gubernur."Dalam hal ini dipastikan Gubernur, Wakil Gubernur tidak ikut campur dalam proses pelelangan apalagi menentukan pemenang lelang dimaksud. Dinas Peternakan dan Keswan Sumbar hanya menyiapkan spesifikasinya sesuai kebutuhan," kata Jasman dalam penjelasan tertulis yang diterima detikcom, Selasa 4/1/2021.Menurut Kadis Kominfo Sumbar itu, sapi yang baik untuk calon indukan memang sebaiknya tidak gemuk karena akan sulit hamil."Adanya anggapan bahwa sapi yang diserahkan adalah sapi yang tidak berkualitas karena kurus, dapat kami jelaskan, bahwa sapi yang baik untuk calon indukan memang sebaiknya tidak gemuk karena akan sulit pengiriman sapi misalnya dari Pulau Jawa, serta adanya perbedaan iklim dan perlakuan juga bisa membuat penyusutan bobot sapi. "Di situlah kemudian tugas kelompok untuk merawatnya dengan baik hingga bobotnya bisa kembali normal, sehat, birahi, kawin lalu bunting dan dalam proses pengiriman ternak, misalnya dari pulau Jawa, juga bisa terjadi penyusutan berat badan ternak. Hal ini bisa dikarenakan stres dan atau perbedaan iklim," kata menjelaskan, sepanjang 2021, Pemprov Sumbar melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah memberikan bantuan pengembangan sapi lokal untuk 131 kelompok yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Sumbar, kecuali Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang dan Kota kelompok mendapat 12 ekor sapi. Ada 51 kelompok yang menerima bantuan sapi jenis sapi crossing, dengan jumlah bantuan 10 ekor sapi per tidak merinci besaran bantuan untuk kelompok penerima hewan kambing. Namun dari dokumen yang diterima detikcom, bantuan untuk kelompok kambing adalah masing-masing Rp 200 juta per kelompok. Itu dimaksudkan untuk bantuan kambing peranakan Etawa, bahan kendang, pakan konsentrat, obat-obatan, dan vitamin serta bimbingan bantuan Sapi Brahman Cross atau Simmental dan sapi lokal, nilainya masing-masing kelompok Rp 350 ada penjelasan resmi total anggaran yang digunakan untuk bantuan ini. Namun diperkirakan angkanya ada di Rp 50-60 miliar. mud/mud Rejang Lebong, 21 September 2021 . Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat BB-TNKS melalui Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Sumatera Selatan-Bengkulu menyalurkan bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan yang berada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Selasa 21/9. Bantuan diberikan kepada Kelompok Tani Gembala Jaya Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong untuk usaha peternakan kambing dengan besaran bantuan senilai Rp. 50 juta. "Bantuan ini berasal dari Kementerian LHK melalui Ditjen KSDAE dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan TNKS yang diberikan kepada Kelompok Tani Gembala Jaya Desa Karang Jaya. Bantuan ini murni usulan dari anggota kelompok untuk peternakan kambing, bantuannya langsung diberikan ke rekening kelompok senilai Rp50 juta" kata M Zainudin, Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Sumatera Selatan-Bengkulu. Dia menjelaskan bantuan pemberdayaan ekonomi serupa pada tahun sebelumnya juga sudah diberikan kepada masyarakat Rejang Lebong tepatnya di dua desa dalam Kecamatan Bermani Ulu Raya yakni Desa Bandung Marga berupa bantuan usaha peternakan sapi dan Desa Babakan Baru usaha peternakan kambing. Bantuan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan TNKS tersebut, kata dia, pada tahun 2021 semula ada delapan paket bantuan dengan total anggaran mencapai Rp400 juta tetapi karena adanya pendemi COVID-19 kemudian terjadi pergeseran anggaran sehingga tinggal empat paket dengan jumlah bantuan Rp200 juta. "Dari delapan paket itu turun menjadi empat paket, dua di Provinsi Bengkulu yakni di Kabupaten Rejang Lebong dan satu paket di Kabupaten Lebong serta dua paket lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Masing-masing paket bantuan senilai Rp50 juta" terangnya. Dia berharap dengan adanya bantuan ini nantinya bisa meningkat perekonomian masyarakat di sekitar kawasan TNKS sehingga akan mengurangi mobilitas mereka masuk ke dalam kawasan TNKS. Sementara itu Kepala Desa Karang Jaya Muhammad Syaifudin menyatakan, pihaknya sangat berterima kasih kepada pihak BB-TNKS yang telah memberikan bantuan usaha pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di desanya, kemudian bantuan pemanfaatan hutan bukan kayu berupa pemanfaatan air dari TNKS serta bantuan perizinan konservasi kaum ibu-ibu di kawasan TNKS. Sumber Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat

bantuan kambing dari pemerintah